Kemenimipas RI Gelar Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen

JAKARTA – Dalam rangka memperkuat sinergi antar-lembaga dalam menjaga stabilitas nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Semester I Tahun 2025 pada Senin, 4 Agustus 2025, bertempat di Jakarta.

Selain sebagai ajang evaluasi kinerja, kegiatan ini menjadi momen penting dengan dilakukannya penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama strategis antara Kemenimipas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan transnasional yang semakin kompleks.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., dan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., beserta jajaran pimpinan tinggi dari kedua institusi.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani dalam kesempatan tersebut, yakni:

1. Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Kemenimipas mengenai sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.
2. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang meliputi program pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi pegawai Ditjen Imigrasi.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Badan Intelijen Keamanan Polri, yang mencakup pertukaran informasi narapidana, pengelolaan senjata api organik, serta dukungan operasional lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya membangun kerja sama yang kokoh antara dua lembaga strategis negara. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat ketahanan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman kejahatan lintas negara, penyelundupan, dan potensi infiltrasi intelijen asing.

“Kerja sama ini menjadi bukti keseriusan kita dalam memperkuat barisan menghadapi tantangan keamanan global. Kompleksitas dinamika internasional, mulai dari konflik geopolitik hingga kejahatan siber, mengharuskan kita mengedepankan sinergi,” ungkap Kapolri.

Ia menambahkan, saat ini Indonesia memiliki 13 titik perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga, serta puluhan pelabuhan dan bandara internasional yang menjadi jalur rawan aktivitas ilegal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan sistem intelijen menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kerja sama ini.

Sementara itu, Menteri Kemenimipas, Jenderal Pol. (Purn.) Agus Andrianto, dalam sambutannya menyoroti sejarah panjang kerja sama antara lembaga Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Polri. Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini adalah momentum untuk membangun kembali kekuatan kelembagaan secara terintegrasi.

“Lembaga kami dibentuk dari semangat sinergi bersama Polri. Kini saatnya kita wujudkan kembali kolaborasi itu secara strategis dan terstruktur demi kepentingan bangsa,” ujarnya.

Menteri Agus juga memberikan apresiasi atas kehadiran langsung Kapolri dalam acara ini, yang menunjukkan keseriusan kedua institusi dalam mewujudkan kerja sama bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai dasar hukum pelaksanaan nyata di lapangan.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari strategi nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang membutuhkan sinergi kuat antar-lembaga dalam mendukung agenda-agenda prioritas nasional.

Dengan ditandatanganinya dokumen kerja sama ini, Kemenimipas dan Polri diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas wilayah, keamanan dalam negeri, serta memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

(Dian)