Dugaan Keracunan MBG di Deli Serdang, DPD PDI Perjuangan Sumut Minta Program Dievaluasi Total

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali mendorong evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya dugaan keracunan yang dialami sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang beredar, siswa dari empat sekolah di Kecamatan Galang tersebut mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi MBG dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.

Para siswa tersebut berasal dari empat sekolah diantaranya SDN 101976 Desa Bandar Kuala sebanyak 7 Orang, SDN 106197 Desa Paku 13 orang, SDN 101961 Desa Timbang Deli sebanyak 17 Orang dan SDN 107827 Desa Titi Besi sebanyak 1 orang. Dinas Kesehatan Deli Serdang telah mengambil sampel makanan dan minuman, termasuk susu yang dikonsumsi siswa, untuk diperiksa di laboratorium. Hingga saat ini, hasil pemeriksaan tersebut masih belum keluar.

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumut, Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah harus berjalan dengan memastikan keamanan makanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan program.

“Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Seluruh proses, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa, harus dipastikan memenuhi standar keamanan pangan,” ujar Rapidin.

Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan meminta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang telah diamankan segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai. Menurutnya, hasil pemeriksaan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain itu, evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap makanan yang dikonsumsi siswa. Proses penyediaan MBG secara keseluruhan perlu diperiksa, termasuk standar pengolahan, kebersihan, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi makanan ke sekolah. Hal tersebut penting agar persoalan yang sama tidak kembali terjadi di daerah lain.

“Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang. Program MBG ini bertujuan memberikan manfaat bagi anak-anak, sehingga aspek keamanan pangan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sekunder,” tegas Paul.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, meminta penanganan terhadap siswa yang mengalami keluhan kesehatan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, kondisi siswa perlu tetap dipantau meskipun sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.

Sutrisno mengatakan pemerintah juga perlu memastikan orang tua memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka serta langkah penanganan yang dilakukan. Penanganan terhadap korban, kata dia, harus menjadi prioritas sebelum pemerintah melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

“Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih. Kondisi mereka juga perlu dipantau setelah kembali ke rumah maupun sekolah. Jangan sampai ada keluhan lanjutan yang tidak terpantau,” kata Sutrisno.

Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Dameria Pangaribuan, SE, mendorong agar hasil pemeriksaan sampel disampaikan secara terbuka setelah keluar. Menurutnya, kepastian mengenai penyebab kejadian diperlukan agar langkah perbaikan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan berdasarkan dugaan atau spekulasi.

DPD PDI Perjuangan juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan tidak hanya diperketat setelah muncul kasus dugaan keracunan.

“Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Kalau ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Dameria.

Anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumut Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X, Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan kekhawatiran para orang tua setelah terjadinya dugaan gangguan kesehatan pada siswa. Komunikasi dan pendampingan perlu dilakukan agar orang tua mendapatkan kepastian mengenai kondisi anak mereka sekaligus mengetahui langkah yang ditempuh pemerintah.

“Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” pungkas Partogi.

(Tar)